Berita

PAKTA INTEGRITAS KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

 

 

  

PAKTA INTEGRITAS

 

Kami  yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa :

 

1. Akan menghindari dan menolak adanya potensi pelanggaran terhadap  Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) maupun    peraturan dan ketentuan    yang berlaku terkait perilaku pemberian komisi, fee dan/atau    sejenisnya kepada individu, instansi dan/atau badan hokum secara formal maupun informal dengan alas an apapun juga yang dapat mempengaruhi obyektifitas dan indepensi Penilai;

 

2. Akan mematuhi Kode Etik Penilai Indonesia dalam rangka mendapatkan  penugasan atau pekerjaan Penilaian sebagai  tanggung jawab kepada  Masyarakat (4.0 butir a dan b ,    4.1.4  dan 4.1.5, 4.5.1, 7.2.6, 7.4);

 

3. Akan mematuhi Standar Penilaian Indonesia dalam memberikan jasa  Penilaian dan jasa lainnya;

 

4. Akan mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilai Kualitas Aset Bank Umum Pasal 45, Pasal 35 ayat (7) dan Pasal     70 ;

 

5. Akan mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik Pasal 32 ayat (1);

 

6. Akan mematuhi Peraturan Nomor VIII.C.1 : Pendaftaran Penilai yang  melakukan kegiatan di Pasar Modal (2008) tentang Persyaratan Penilai      huruf f, g dan h;

 

7. Peraturan perundangan-undangan selain butir 3, 4 dan 5 di atas yang berhubungan dengan bidang jasa Penilaian yang diberikan;

 

8. Wajib bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian ;

 

9. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dari Masyarakat Profesi  Penilai Indonesia (MAPPI) dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) – Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

 

Jakarta, April 2014

 

TTD PAKTA INTEGRITAS KJPP Klik Disini