Bursa Kerja

  Lowongan Pekerjaan   

Panduan Biaya dan Teknis Bangunan (BTB)

 

I.  PENDAHULUAN

    Pada SPI 2013 disebutkan bahwa total biaya pembuatan dan/atau pengadaan properti meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Estimasi biaya dari properti dapat didasarkan pada estimasi biaya reproduksi atau biaya penggantian. Biaya reproduksi adalah biaya untuk menciptakan replika dari struktur yang ada, menerapkan disain dan material yang sama. Biaya penggantian mengestimasikan biaya yang diperlukan untuk membuat properti dengan kegunaan sejenis, menerapkan disain dan material yang saat ini digunakan di pasar (pada beberapa negara, istilah ‘modern equivalent asset digunakan untuk menjelaskan struktur yang biayanya diestimasikan berdasarkan penggantian). Dengan demikian perhitungan Biaya Reproduksi Baru/BRB (Reproduction Cost New/RCN) menjadi sangat di butuhkan oleh penilai dari proses-proses penilaian di atas. Sistem Biaya dan Teknis Bangunan (BTB) ini dikembangkan untuk menentukan BRB (RCN) suatu bangunan baik bangunan rumah tinggal, sarana prasarana, gedung bertingkat dan gudang.  

 

Latar Belakang

      1. Keputusan Raker tahun 2011 dan 2012 
      2. Keputusan Munas MAPPI 2012
      3. Adanya kebutuhan akan Basis data perhitungan BRB (RCN) perlu selalu dipelihara dan disesuaikan dengan keadaanyang sebenarnya di lapangan (dimutahirkan) secara periodik

    

Pengertian dan Azas Sistem BTB

   

 

Sistem Biaya dan Teknis Bangunan adalah fasilitas yang dibangun untuk memberikan kemudahan bagi para penilai Indonesia dalam menghitung BRB (RCN) suatu bangunan. Penggunaan Biaya dan Teknis Bangunan atau BTB ini hanya terbatas untuk penilai dalam rangka menghitung BRB (RCN) atau RCN saja sesuai dengan kondisi pasar dan lokasi obyek. Sistem BTB ini dikembangkan berdasarkan metoda dan pendekatan biaya yang akan digunakan dalam salah satu proses penilaian gedung atau rumah tinggal, oleh karenanya pendekatan dalam perhitungan RCN pada sistem BTB ini berlandaskan pada studi literature yang dikaitkan dan didasari pada peraturan, perundang-undangan dan dasar kebijakan lain yang berhubungan dengan harga satuan. Dalam pengembangan BTB ini tidak terlepas dari pemahaman mengenai koefisien indeks harga satuan serta metodologi analisis yang selanjutnya dapat digunakan dalam perhitungan BRB (RCN) suatu bangunan.

 

Landasan Hukum

   

1.

Peraturan OJK (dh.Bapepam-LK) berkaitan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai)
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014
    3. Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia 2013
    4. Peraturan Menteri Perkejaan Umum (PU) Nomor: 45/PRT/M/2007

 

 

Adapun analisa perhitungan harga satuan Pekerjaan PU tersebut yang digunakan sebagai dasar perhitungan RCN pada BTB sistem ini adalah sebagai berikut:

1.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 
(SNI 3434:2008) 

2

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
(SNI 3835 :
 2008)

3.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
(SNI 3835 :
 2008)

4.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan (SNI 2837:2008)

5.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan (SNI 2839 : 2008)

6.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan alumunium untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan (SNI 7393 : 2008)

7.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan (SNI 7394:2008)

8.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan  dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan (SNI 7395 : 2008)

9.

 

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
(SNI 6897 
: 2008)

 

 

Maksud dan Tujuan: 

Sistem BTB ini dikembangkan untuk menciptakan suatu basis data BRB (RCN) yang terkini dengan mengintegrasikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar penilaian, hasil penelitian di bawah naungan MAPPI ke dalam satu wadah yang disebut dengan Sistem BTB, sehingga pelaksanaan perhitungan RCN suatu bangunan dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian diharapkan akan dapat tercipta standar perhitungan RCN yang berdasarkan pada pasar dan terjaga ke-akurasiannya. Oleh karenanya agar akurasi data yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data perlu dipelihara dengan baik.


Dalam perhitungan harga satuan pekerjaan yang digunakan dalam BTB ini berdasarkan pada indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja serta indeks peralatan yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan yang telah dijadikan acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana perhitungan pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan yang juga telah distandarkan oleh Standar Nasional Indonesia.


Manfaat Penggunaan sistem BTB

    1.  Standarisasi Dasar perhitungan RCN untuk bangunan
    2. Mudah digunakan dan efisien secara waktu
    3. Terintegrasi terhadap peraturan, SNI dan SPI
    4. Perhitungan RCN berbasis pada pasar yang selalu di update

 

II.  RUANG LINGKUP BTB

   

 

1

  

  

  

Sistem BTB ini akan memberikan tabel harga satuan komponen bangunan atau bangunan per meter persegi luas lantai efektip, untuk rumah tinggal tipe menengah mewah, tipe menengah dan tipe sederhana, serta gedung bertingkat dan gudang untuk setiap ibukota propinsi di seluruh Indonesia sebagai pedoman perhitungan Reproduction Cost New.
   

 

2.

 

 

 

 

Sistem BTB ini juga mengacu kepada kriteria yang sesuai dengan Tata Cara perhitungan analisa dan koefisien yang ditetapkan oleh SNI dan PU yang berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, diasumsikan telah memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dalam proses pembangunannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh PU serta tata cara analisa yang ditetapkan oleh SNI.
   

 

3.

 

 

 

Harga satuan komponen bangunan atau bangunan per meter persegi luas lantai efektip merupakan hasil perhitungan analisa harga satuan komponen bangunan dengan Metoda Survey Kuantitas, meliputi komponen biaya konstruksi, manajemen, perencanaan, keuntungan kontraktor dan perijinan pada setiap propinsi dan di-update setiap semester.

 

III.  TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM BTB

Pengembangan panduan BTB  dapat terlihat dari  diagram berikut:

 

A. Tahap pertama

        Dalam tahap pertama, sistem BTB dibuat dalam bentuk tabel RCN per meter persegi luas lantai efektip untuk katagori:
          1.  Rumah Tinggal Sederhana 
          2.  Rumah Tinggal Menengah 
          3.  Rumah Tinggal Menengah Mewah 
          4.  Bangunan Bertingkat 
          5.  Gudang


           Tabel BTB disusun untuk panduan perhitungan bangunan per meter persegi luas lantai efektip dengan Metoda Unit in Place (Unit Terpasang) untuk setiap Ibu Kota Provinsi pada periode waktu tertentu yang akan di update setiap semester. Pengujian sistem BTB ini telah dilakukan oleh beberapa KJPP yang secara rutin melakukan penilaian dengan menggunakan Short form Report atau Laporan Penilaian Ringkas. 

  

B. Tahap Kedua

      Pada tahap kedua, sistem BTB akan dikembangkan dengan menambah beberapa tipe bangunan dan perhitungan RCN dapat dilakukan secara online dengan jenis material bangunan dan volume material dapat dipilih sesuai dengan obyek penilaian.

 

HALAMAN KHUSUS ANGGOTA
 
 
BTB (Biaya Teknis Bangunan - MAPPI) SEMESTER II - 2014


 1. PROVINSI NAD   12. PROVINSI JAWA BARAT  23. PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 2. PROVINSI SUMATERA UTARA  13. PROVINSI JAWA TIMUR  24. PROVINSI BALI
 3. PROVINSI SUMATERA BARAT  14. PROVINSI JAWA TENGAH  25. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 4. PROVINSI RIAU  15. PROVINSI KALIMANTAN BARAT  26. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 5. PROVINSI KEP RIAU  16. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  27. PROVINSI MALUKU
 6. PROVINSI BANTEN  17. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  28. PROVINSI MALUKU UTARA
 7. PROVINSI DKI JAKARTA  18. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  29. PROVINSI PAPUA
 8. PROVINSI JAMBI  19. PROVINSI SULAWESI UTARA  30. PROVINSI PAPUA BARAT
 9. PROVINSI BANGKA BELITUNG  20. PROVINSI SULAWESI SELATAN  31. PROVINSI GORONTALO
 10. PROVINSI SUMATERA SELATAN  21. PROVINSI BENGKULU  32. PROVINSI YOGYAKARTA
 11. PROVINSI LAMPUNG  22. PROVINSI SULAWESI BARAT  33. PROVINSI  SULAWESI TENGAH
     34. PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 
DISCLAIMER
 

1. 

BTB bukan merupakan rekomendasi untuk penggunaan lain diluar penilaian, seperti kontraktor, quantity surveyor dan lainnya

2. 

BTB bukan merupakan panduan baku dalam melakukan analisa perhitungan penilaian

3. 

Penilai diperbolehkan melakukan penyesuaian panduan BTB ini, dalam hal terdapat perbedaan, desain dan/atau spesifikasi bangunan dari objek penilaian, atau perbedaan harga dan/atau biaya yang berlaku di pasar 

4.

Tabel BTB berlaku untuk setiap Provinsi bila digunakan untuk Kabupaten/Kota dilakukan penyesuaian mengunakan Indeks Kemahalan Konstruksi - MAPPI (IKK-MAPPI)

5. 

BTB tidak seharusnya dijadikan rujukan untuk tujuan investasi properti atau sejenisnya

6. 

Sebelum menggunakan panduan ini Penilai disarankan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian situasi dan kondisi bangunan. Apabila diperlukan dapat menggunakan bantuan tenaga ahli terkait

7.

BTB sudah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal terdapat peraturan/ketentuan yang berbeda, perlu dilakukan penyesuaian

8. 

MAPPI tidak bertanggungjawab atas kekeliruan atau kelalaian yang terjadi akibat kesalahan  penggunaan BTB ini

9. 

BTB akan diupdate secara berkala dan/atau dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau perubahan di pasar